Melalui pernyataan pers Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Senin kemarin, Indonesia resmi menjadi bagian dari Financial Action Task Force alias FATF sebagai anggota tetap. Dalam perhelatan FATF Plenary Meeting yang diselenggarakan di Paris, Perancis pada Rabu 25 Oktober 2023, Indonesia secara aklamasi disetujui untuk menjadi anggotanya.
Beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari anggota tetap ke-40 FATF. Pada dasarnya, FATF sendiri merupakan sebuah organisasi internasional dengan fokus berupa upaya global dalam memberantas tindak pencucian uang, pendanaan terorisme, serta pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal.
Selain itu, keanggotaan yang dimiliki Indonesia diyakini menjadi hal penting dalam meningkatkan persepsi positif akan sistem keuangan dan keyakinan maupun kepercayaan terhadap iklim investasi yang ada di tanah air. Dengan begitu, hal ini menjadi langkah awal pengelolaan rezim yang anti pencucian uang serta pencegahan pada pendanaan terorisme Indonesia agar menjadi lebih baik lagi.
Presiden juga menambahkan rasa apresiasinya terhadap Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang beserta pemangku kepentingan penting lainnya terkait kerja keras maupun komitmen sehingga dapat terwujud.
FATF Membuat Indonesia Patuh dengan Travel Rule
Lalu, seperti apa Indonesia setelah menjadi bagian dari FATF ke-40? Tentunya, negara diharuskan untuk patuh pada Travel Rule yang diberlakukan oleh FATF. Travel Rule sendiri sebagai regulasi global yang mewajibkan semua institusi finansial untuk memberikan informasi tambahan mengenai pengiriman maupun penerimaan aset antar institusi. Hal ini termasuk pada transaksi aset digital yang aturannya ditetapkan sejak tahun 2019 lalu.
Sementara itu, Indonesia sudah menerapkan Travel Rule yang dimulai sejak tahun 2021 lalu. Hal ini membuat transaksi dengan jumlah nominal minimal 1000 USD diwajibkan untuk melibatkan informasi pengirim maupun penerima meliputi nama, alamat dompet, kartu identitas, dan masih banyak lainnya. Selain itu, transaksi kripto yang ada di platform terdaftar di Bappebti juga harus tunduk pada aturan dan tidak dapat langsung memproses transaksi seperti transaksi di bawah 1000 USD.
Negara yang menjadi anggota FATF juga diharuskan memiliki aturan mengenai DeFi maupun sistem anti pencucian uang sehingga dapat memastikan transaksi tidak dilakukan pada kegiatan ilegal. Negara juga wajib memantau transaksi melalui P2P, DeFi, dompet pribadi, dan masih banyak lainnya.
Bagaimana Travel Rule di Negara Lain?
Lalu, bagaimana dengan ketentuan Travel Rule di sejumlah negara? Jawabannya jelas berbeda alias tergantung pada kebijakan setiap negara. Hal ini bisa dilihat dari negara AS yang menetapkan aturan perjalanan untuk kripto dibutuhkan pada setiap transaksi sebesar 3000 USD. Lalu, Singapura dengan batas 1500 SGD, Inggris Raya dengan ketentuan semua transaksi tetap mematuhi Travel Rule, serta Kanada dengan batas minimum 1000 CAD.
Terlepas dari ketentuan tersebut, aturan ini jelas akan menghasilkan efek pada industri kripto khususnya di tanah air. Hal ini bisa dilihat dari adanya peningkatan keamanan transaksi sampai potensi penurunan kecepatan transaksi yang disebabkan oleh proses verifikasi menjadi lebih ketat. Di lain sisi, hal ini diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor serta pengguna kripto atas pasar Indonesia bersamaan meningkatnya standar kepatuhan maupun integritas pada sistem keuangan.
Baca Berita Menarik Lainnya di Ajaib Kripto!
Untuk mendapatkan berita menarik lainnya seputar aset kripto, blockchain, NFT, dan Metaverse, kunjungi halaman blog Ajaib Kripto! Ajaib Kripto menghadirkan layanan investasi crypto online yang aman dan terpercaya.
Selain itu, Ajaib Kripto kini menghadirkan fitur OTC yang dapat dinikmati para trader profesional untuk melakukan transaksi dalam jumlah besar dengan cepat dan aman. Silakan mengunjungi halaman berikut ini untuk mendapatkan informasi lengkap tentang OTC Ajaib Kripto.
Yuk, download aplikasi Ajaib Kripto dengan klik button di bawah ini!
Referensi: Anisa Giovany, Indonesia Resmi Jadi Anggota FATF, Ini Efek untuk Industri Kripto Tanah Air, Coinvestasi, diakses terakhir 7 November 2023
