Pemerintah Nigeria telah menyetujui kebijakan baru terkait teknologi blockchain. Kebijakan ini bertujuan untuk menggunakan teknologi blockchain dalam berbagai sektor di negara ini.
Nigeria, negara terpadat di Afrika, kini siap memberikan kejelasan hukum bagi industri blockchain dan menciptakan landasan untuk adopsi teknologi web3 di negara ini yang kaya akan minyak.
Baru-baru ini, Komisi Sekuritas dan Bursa Nigeria (SEC) mengumumkan rencana untuk memberikan lisensi kepada perusahaan fintech di negara ini agar mereka dapat menerbitkan token berbasis aset. Selain itu, pemerintah Nigeria juga telah mengeluarkan kebijakan nasional blockchain.
Kebijakan ini dibuat setelah berbagai konsultasi dengan 56 institusi dan entitas di negara ini. Tujuannya adalah untuk memanfaatkan teknologi blockchain dalam perekonomian Nigeria.
Kebijakan ini akan melibatkan kerjasama antara badan pengawas regulasi dan Badan Pengembangan Teknologi Informasi Nasional (NITDA) untuk merumuskan kerangka regulasi yang sesuai dengan teknologi blockchain di berbagai sektor ekonomi.
Meskipun kebijakan ini merupakan perkembangan positif, masih belum jelas bagaimana pemerintah akan mengatur penggunaan bitcoin dan aset blockchain lainnya di negara ini. Namun, langkah ini menunjukkan komitmen Nigeria untuk mengadopsi teknologi blockchain dalam sektor ekonomi mereka.
Dengan adanya kebijakan baru ini, diharapkan industri blockchain di Nigeria akan semakin berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian negara tersebut.
Sumber: Nigeria finally implements its blockchain policy, dengan perubahan seperlunya.
