Sosok Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo, memang sering jadi topik perbincangan akhir-akhir ini. Ia dikenal dengan gaya kepemimpinannya yang merakyat dan berbagai gebrakan yang telah ia lakukan selama menjabat sebagai gubernur.
Gebrakan-gebrakan tersebut antara lain proyek bus Trans Jateng, perluasan kawasan industri di Kendal, Batang, dan Cilacap, serta proyek-proyek lainnya. Ia juga terkenal dengan kutipannya, “Tuanku ya Rakyat, Gubernur cuma mandat.” dan sering turun langsung ke lapangan untuk membuktikan kutipan tersebut.
Sebelum menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo tentunya sudah melalui banyak hal, baik di bidang pendidikan maupun politik. Yuk, simak biografi dan perjalanan karier Ganjar Pranowo dalam artikel ini!
Profil Ganjar Pranowo
Nama Lahir: Ganjar Sungkowo
Tempat, Tanggal Lahir: Karanganyar, 28 Oktober 1968
Almamater:
- Universitas Gadjah Mada
- Universitas Indonesia
Profesi:
- Konsultan HRD
- Politikus
Partai Politik: PDI-P
Kehidupan Awal
Ganjar Pranowo lahir dari keluarga yang sederhana di Karanganyar, Jawa Tengah. Ayahnya bernama Parmudji Pramudi Wiryo dan ibunya bernama Sri Suparni. Ia merupakan anak kelima dari enam bersaudara.
Ayah Ganjar Pranowo adalah seorang polisi dan sempat ditugaskan dalam operasi penumpasan gerakan PRRI di Sumatra Tengah.
Ganjar Pranowo lahir dengan nama Ganjar Sungkono, yang berarti “Ganjaran dari Kesusahan atau Kesedihan (Sungkowo)”. Namun, ketika ia memasuki masa sekolah, nama Sungkowo kemudian diganti menjadi Pranowo, karena kekhawatiran orang tua bahwa sang anak akan “selalu berkubang dalam kesialan dan kesusahan” bila memakai nama Sungkowo.
Penggantian nama ini adalah hal yang lazim terjadi dalam tradisi anak-anak di tanah Jawa-Mataram pada zaman dulu.
Pendidikan
Ketika duduk di bangku SMP, Ganjar beserta keluarga pindah ke Kutoarjo untuk mengikuti tempat tugas sang ayah. Ia pun bersekolah di SMP Negeri 1 Kutoarjo, atau yang saat ini dikenal dengan nama SMP Negeri 3 Purworejo.
Setelah lulus, ia melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas di SMA Bokpri 1 Yogyakarta. Selama SMA, Ganjar aktif dalam kegiatan kepramukaan.
Selanjutnya, Ganjar mengenyam pendidikan tinggi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Pada waktu itu, ia juga bergabung dengan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) serta kegiatan pecinta alam.
Semasa kuliah, Ganjar sempat cuti selama dua semester akibat tidak memiliki biaya untuk melanjutkan perkuliahan.
Seusai mendapatkan gelar sarjana, ia juga meraih gelar S2 di jurusan Ilmu Politik Universitas Indonesia.
Perjalanan Karier
Sesudah menyelesaikan pendidikan kuliah, Ganjar Pranowo sempat bekerja di PT Prakasa, sebuah lembaga konsultan HRD di Jakarta. Selain itu, ia juga pernah bekerja di PT Prastawana Karya Samitra dan PT Semeru Realindo Inti.
Ganjar Pranowo mengagumi sosok Soekarno dan aktif sebagai anggota GMNI. Ia pun menjadi simpatisan PDI dan mendukung Megawati Soekarnoputri sebagai representasi Bung Karno, walaupun pada saat itu ayahnya merupakan anggota polisi dan kakaknya merupakan hakim, dan Orde Baru pada saat itu melarang seluruh pejabat publik berpolitik dan wajib mendukung Partai Golkar.
Keanggotaan DPR-RI
Pada pemilihan umum tahun 2004, Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai anggota DPR-RI, namun ia tidak lolos.
Meskipun demikian, ia ditugaskan sebagai pengganti antar waktu atau PAW untuk menggantikan Jakob Tobing, rekan satu partainya yang berada di dalam daerah pemilihan yang sama, yang ditugaskan oleh Presiden Megawati Soekarnoputri untuk menjadi duta besar Korea Selatan.
Periode Pertama
Saat menjadi anggota DPR-RI periode 2004 hingga 2009, Ganjar ditugaskan dalam Komisi IV yang mengawasi bidang Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Kelautan, Perikanan dan Pangan. Ia juga pernah ditunjuk sebagai ketua Panitia Khusus (Pansus) RUU Partai Politik.
Ganjar juga pernah menjadi anggota Badan Legislasi DPR RI, dan Ketua Panitia Khusus tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD di DPR RI.
Periode Kedua
Dalam periode keduanya sebagai DPR-RI, Ganjar ditempatkan dalam Komisi II yang mengawasi bidang Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Pemilu, Pertahanan, dan Reforma Agraria.
Nama Ganjar Pranowo mulai dikenal oleh publik saat ia menjabat sebagai anggota Panitia Khusus Hak Angket Bank Century, sekaligus sebagai Wakil Ketua Komisi II DPR-RI.
Masa Menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah
Pada tahun 2013, Ganjar Pranowo mencalonkan diri sebagai calon gubernur dalam Pemilihan Umum Gubernur Jawa Tengah. Saat itu, ia menggandeng Heru Sudjatmoko yang berasal dari PDIP.
Bersama, Ganjar dan Heru dikenal dengan jargon “Mboten Korupsi Mboten Ngapusi”, yang berarti “Tidak korupsi, tidak membohongi.”
Keduanya memenangkan pemilu tersebut dengan perolehan suara yang mencapai 48,82%.
Masa jabatan Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah berlangsung selama dua periode hingga tahun 2023 ketika ia kembali memenangkan pemilu pada tahun 2018, dengan perolehan 10.362,694 suara.
Dalam periode keduanya, Ganjar menggandeng Taj Yasin Maimoen, anggota DPRD Jawa Tengah periode 2014 – 2019 dari Fraksi PPP, sebagai wakil gubernur.
Berikut adalah sepak terjang Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah:
1. Pembenahan korupsi
Dengan visi ‘Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi’, Ganjar Pranowo memimpin sebanyak 3.000 pelajar dan menggelar aksi antikorupsi. Kegiatan tersebut dilakukan dengan menempel stiker antikorupsi di sejumlah mobil dinas Pemprov Jateng.
Di bawah pemerintahan Ganjar, tingkat pelaporan LKPHN di provinsi Jawa Tengah pada periode 2018 dan 2022 selalu mencapai 100%.
2. Inspeksi mendadak jembatan timbang
Pada tanggal 27 April 2014, Ganjar Pranowo menyita perhatian publik saat meluapkan kemarahannya terhadap petugas Dishub yang melakukan praktik pungli atau pungutan liar, ketika ia melakukan inspeksi mendadak di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang.
Ganjar mengaku melihat langsung beberapa kernet yang memberikan uang sebesar Rp10.000 hingga Rp20.000 atau di bawah denda resmi tertinggi, sebesar Rp60.000 kepada petugas.
Akibat penemuan praktik pungutan liar tersebut, dikeluarkan kebijakan penutupan jembatan timbang di Jawa Tengah sejak bulan Mei 2014. Kebijakan ini nantinya menyebabkan Jawa Tengah kehilangan pendapatan sebesar Rp10.118 miliar menurut Badan Pemeriksa Keuangan dalam laporan keuangan Jawa Tengah untuk 2014.
Alwin Basri, selaku salah satu pimpinan komisi DPRD setempat, Alwin Basri, mengkritik kebijakan tersebut. Menurutnya, penutupan jembatan timbang tersebut seharusnya dilakukan dengan kajian dan evaluasi tugas, serta fungsi setiap pihak yang bertugas di masing-masing jembatan timbang.
3. Pemanfaatan media sosial Twitter
Sejak sebelum menjadi gubernur, Ganjar Pranowo sudah memanfaatkan media sosial Twitter sebagai media komunikasi dengan publik.
Ia juga mengajak para pejabat lainnya untuk aktif di media sosial agar dapat lebih cepat menerima dan menanggapi keluhan dari warga, serta mengetahui informasi terbaru dari masing-masing daerah.
Menurutnya, melalui media sosial, ia dapat menerima masukan, kritik, hingga mendengar protes dari masyarakat terkait kebijakan-kebijakannya dalam memimpin Jawa Tengah.
4. Kasus sengketa Semen Indonesia
Ganjar menerima kritik akibat kurangnya komunikasi dalam menanggapi kasus sengketa Semen Indonesia dengan warga Rembang.
Sejak tahun 2015, warga telah melakukan berbagai upaya penolakan pembangunan pabrik semen di pegunungan Kendeng. Gugatan tersebut berujung pada pengeluaran putusan Peninjauan Kembali (PK) oleh Mahkamah Agung, yang membatalkan Surat Keputusan tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT Semen Gresik di Kabupaten Rembang.
Walaupun demikian, pada 9 November 2016, Ganjar mengeluarkan ‘adendum’ atau SK Baru berisi pengubahan nama PT Semen Gresik Tbk menjadi PT Semen Indonesia Tbk.
Menurutnya, putusan pengadilan belum memberi penjelasan soal keberlanjutan keberadaan pabrik, sehingga pendirian pabrik akan diteruskan karena tidak adanya perintah penutupan.
Keputusan tersebut direspons warga dengan unjuk rasa dan Ganjar menyatakan bahwa pihak pemerintah Jawa Tengah bersedia menghentikan pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang dengan persetujuan pemerintah pusat.
Meskipun demikian, Presiden Joko Widodo menyebut bahwa hal tersebut adalah tanggung jawab pemerintah provinsi dan pemerintah pusat tidak memiliki kewenangan terkait penerbitan izin untuk pabrik semen milik perusahaan pemerintah.
Seiring dengan meningkatnya desakan warga, pada bulan Januari 2017, Ganjar mengeluarkan SK pembatalan adendum yang sebelumnya sudah dikeluarkan. Ia juga memutuskan untuk menunda proses pendirian pabrik Semen Indonesia di Rembang sampai diterbitkan SK izin yang sesuai dengan putusan PK MA.
Namun, izin baru “dengan sedikit perubahan wilayah” kembali diterbitkan tanggal 23 Februari 2017. LBH Semarang mengecam penerbitan tersebut karena dianggap sebagai preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia.
5. Penanganan Covid-19
Dalam menangani pandemi Covid-19, Ganjar tidak segan untuk terjun langsung ke masyarakat. Hal tersebut pun mendapat apresiasi oleh DPR RI. Ia dikenal mengambil langkah cepat untuk penanganan, dengan mencanangkan program dan inisiasi, seperti Sentra Vaksinasi Ghradika, Jogo Tonggo Call Center, Aplikasi Joss, Panggung Kahanan, hingga Lapak Ganjar.
Mulai Investasi Aset Kripto di Ajaib Kripto!
Siap memulai perjalanan investasi crypto kamu? Yuk, langsung saja mulai bersama Ajaib Kripto! Cek harga crypto hari ini, dan Jual Beli Bitcoin, Ethereum, Binance Coin, serta koin lainnya akan jadi lebih mudah, aman, dan tepercaya bersama Ajaib Kripto, aplikasi crypto yang sudah terdaftar dan berizin dari Bappebti.
Yuk, download Ajaib Kripto sekarang!
