Pemerintah Jepang telah mengamati rencana untuk mengubah aturan pajak pada tahun 2024, mengusulkan pengecualian perusahaan dari pajak atas keuntungan kripto yang belum direalisasi jika aset tersebut disimpan dalam jangka panjang.
Keputusan ini, yang telah disetujui oleh Kabinet Jepang, akan memengaruhi perusahaan yang memiliki cryptocurrency yang diterbitkan oleh pihak ketiga. Saat ini, cryptocurrency yang dimiliki perusahaan dianggap sebagai keuntungan atau kerugian berdasarkan nilai pasar pada akhir tahun fiskal.
Namun, revisi ini bertujuan untuk menghapus penilaian mark-to-market jika perusahaan memegang aset kripto untuk jangka panjang. Ini artinya, perusahaan hanya akan dikenakan pajak atas keuntungan yang diperoleh dari penjualan cryptocurrency mereka.
Usulan ini masih harus melewati sidang pada Januari 2024 dan perlu persetujuan parlemen Jepang sebelum diterapkan.
Langkah ini merupakan bagian dari serangkaian upaya Jepang untuk mendukung industri Web3. Badan pajak Jepang sebelumnya telah memberikan kejelasan bahwa penerbit kripto tidak lagi harus membayar pajak atas keuntungan yang belum direalisasi, mengindikasikan dorongan terhadap pertumbuhan ekosistem kripto.
Pernyataan dari Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, sebelumnya juga menyoroti potensi Web3 untuk mengubah internet tradisional, yang mendorong pemerintah untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan Web3.
Tidak hanya itu, upaya Jepang untuk menjadi ramah terhadap industri kripto terlihat dari kemitraan antara SBI Holdings dan Circle dalam menerbitkan stablecoin USD Coin (USDC) serta langkah-langkah lain yang mengindikasikan dukungan terhadap ekosistem kripto yang berkembang di Jepang.
Dengan revisi aturan pajak dan langkah-langkah pro-kripto lainnya, Jepang terus memperkuat posisinya sebagai salah satu yurisdiksi yang mendukung inovasi kripto dan ekonomi Web3.
Sumber: Jepang Akan Bebaskan Perusahaan dari Pajak Keuntungan Kripto yang Belum Direalisasi, dengan perubahan seperlunya.
